Momentum Dharma Shanti Nyepi, Gubernur Kalteng Tekankan Harmoni dalam Keberagaman

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-46 Integrasi Kaharingan-Hindu Provinsi Kalteng Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Wantilan Pura Pitamaha Padma Bhuana, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah. 

Menurutnya, peringatan Dharma Shanti Nyepi dan integrasi Kaharingan-Hindu bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta bergotong royong membangun daerah agar semakin maju dan sejahtera.

“Momentum ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa peringatan 46 tahun Integrasi Kaharingan-Hindu memiliki makna historis penting dalam perjalanan pengakuan identitas spiritual lokal di Indonesia. Tema “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga” dinilai sangat relevan dengan falsafah Huma Betang yang menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan, konsep “Satu Bumi” menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, sementara “Satu Keluarga” mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan keyakinan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan terus mendorong pembangunan di bidang keagamaan sebagai bagian dari penguatan kehidupan sosial masyarakat. Ia juga berharap umat Hindu Kaharingan dapat terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

“Nilai-nilai adat Dayak yang selaras dengan ajaran Hindu Kaharingan harus terus dijaga sebagai bagian dari identitas dan kekuatan daerah,” tegasnya.

Acara tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, DPRD Provinsi Kalteng, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat Hindu Kaharingan. (Yz)