Kadinkes Kalteng Tegaskan KBK sebagai Tolok Ukur Mutu Layanan, Bukan Sekadar Administrasi

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Komitmen peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar kembali ditegaskan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tingkat provinsi, yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Rabu (15/4/2026).

Dalam sambutannya, Suyuti menekankan bahwa Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) tidak boleh dipandang sebatas mekanisme administratif dalam penentuan besaran jasa medis, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mengukur kualitas pengabdian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“KBK adalah refleksi dari kualitas layanan yang kita berikan. Ini tentang komitmen, integritas, dan sejauh mana kita hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi sejumlah indikator penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni angka kontak, rasio rujukan, dan pengelolaan penyakit kronis.

Pada indikator angka kontak, Suyuti mendorong FKTP untuk lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat. Menurutnya, paradigma pelayanan harus bergeser dari menunggu pasien menjadi aktif melakukan pendekatan promotif dan preventif.

Selanjutnya, terkait rasio rujukan, ia menegaskan pentingnya optimalisasi peran FKTP sebagai gatekeeper dalam sistem pelayanan kesehatan. Rujukan harus dilakukan secara tepat berdasarkan indikasi medis, bukan karena keterbatasan fasilitas maupun sumber daya manusia.

“Fungsi gatekeeper harus berjalan maksimal agar sistem pelayanan kesehatan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) juga menjadi fokus utama.

 Ia menekankan pentingnya kepatuhan peserta dalam menjalani kontrol rutin sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dasar secara berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (Yz)