Pemprov Kalteng 1 menit baca • 05 Agt 2026

DPRD Kalteng Tekankan Pengawasan Ketat SPPG demi Keamanan Program MBG

Penulis: Admin Potret Kalteng | Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:36 WIB
Ukuran Teks:
DPRD Kalteng Tekankan Pengawasan Ketat SPPG demi Keamanan Program MBG
Keterangan Gambar: Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar disiplin menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan kepatuhan terhadap SOP Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi hal penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman, higienis, dan layak dikonsumsi.

Menurutnya, seluruh tahapan pengelolaan makanan harus mendapatkan pengawasan secara ketat. Pengawasan tersebut dimulai sejak pengadaan bahan baku, proses penyimpanan, pencucian, pemotongan, pengolahan hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Sepanjang SPPG melaksanakan kegiatan sesuai SOP, tentunya semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Sugiyarto.

Ia menjelaskan, setiap bahan pangan memiliki ketentuan tersendiri terkait waktu penyimpanan dan pengolahan. Karena itu, kepala SPPG, pengelola dapur, maupun petugas pengawas diminta tidak mengabaikan detail dalam setiap tahapan pengolahan makanan.

Sugiyarto menilai kedisiplinan menjalankan SOP menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah terjadinya persoalan keamanan pangan, termasuk risiko keracunan yang dapat membahayakan penerima manfaat MBG.

Selain itu, setiap SPPG telah memiliki personel dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk tenaga ahli gizi serta petugas pengawas. Peran tersebut dinilai perlu dioptimalkan untuk memastikan kualitas bahan pangan dan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan.

DPRD Kalteng juga mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh SPPG. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui potensi kelemahan sekaligus memastikan setiap ketentuan baru dari BGN dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi agar seluruh SPPG memahami dan menjalankan setiap ketentuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting adalah mematuhi SOP secara konsisten sehingga program MBG dapat berjalan dengan aman, lancar, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (KL)

Terverifikasi Redaksi: Disusun sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber & Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi POTRET KALTENG.
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita Ini?
Terima kasih atas tanggapan Anda!