BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Setelah Pidato Pengantar dari Pj Bupati Barito Utara diterima oleh pimpinan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara resmi memasuki tahapan pembahasan di tingkat legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut. Pandangan umum ini akan memuat tanggapan, kritisi, dan catatan strategis dari setiap fraksi mengenai realisasi pendapatan, efektivitas belanja, hingga isu-isu sektoral yang menjadi perhatian publik.
DPRD Barito Utara akan mengalokasikan waktu bagi fraksi-fraksi untuk mengkaji secara mendalam dokumen pertanggungjawaban APBD, termasuk mencermati setiap detail yang berkaitan dengan opini WDP dari BPK. Catatan strategis fraksi ini akan menjadi dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan jawaban dan penjelasan resmi.
Proses pembahasan ini sangat krusial karena akan menentukan apakah Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 layak untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini diharapkan dapat segera dicapai untuk menjamin kepastian hukum atas pengelolaan keuangan daerah.
RI
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!