Diwarnai Aksi Penolakan, Pelantikan Pj Bupati Kobar dan Barsel Ditunda

Potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Pasca dikeluarkannya SK Pj Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) dan Barito Selatan (Barsel) oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagei) maka berdasarkan SK tersebut hari ini dilaksanakan pelantikan, Senin (22/5/2023) sore, namun ditunda pelaksanaannya.

Sebelum dilaksanakannya pelantikan yang dilakukan di Kantor Gubernur Kalteng itu, muncul aksi unjuk rasa oleh puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam "Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah" yang menolak pelantikan itu karena didasari SK Kemendagri tidak memperhatikan Putra Daerah untuk dipercaya menjadi seorang Bupati.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin, kepada wartawan menjelaskan, penundaan itu itu bersifat sementara karena memperhatikan beberapa hal.

Sekda Kalteng, Nuryakin 

“ Gubernur Kalteng akan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, maka Pelantikan 2 penjabat bupati beserta Ketua TP PKK akan dilakukan pada kesempatan pertama,”tegasnya.

Dijelaskan Nuryakin, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di Daerah patuh dan tunduk terhadap keputusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Saat ini Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo sepakat akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh adat, agama, pemuda untuk mendengarkan masukan"ungkapnya.

Kadiskominfosantik Kalteng, Agus Djunaidy 

Tak hanya itu, gubernur juga harus memperhatikan kearifan lokal karena ada riak-riak protes masyarakat Dayak, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.

“Untuk mengisi kekosongan, maka Penjabat Bupati Barito Selatan ditunjuk Edy Purwanto selaku Sekretaris Daerah, dan untuk Kotawaringin Barat yaitu Juni Gultom selaku Plh. Sekretaris Daerah”ujarnya.

Nuryakin juga menjelaskan, dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini Kalteng telah ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat Karhutla.

“Sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda agar bencana dapat diminimalisir,”ujarnya.(red)

RT