MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Meskipun seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, persetujuan tersebut diberikan dengan menyertakan beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Sorotan utama dari fraksi-fraksi masih berkisar pada temuan BPK yang menyebabkan opini WDP. Fraksi mendesak Pemkab untuk segera melakukan perbaikan mendasar dalam administrasi keuangan, terutama terkait penggunaan aplikasi SIPD-RI dan disiplin dalam melakukan perubahan anggaran.
Selain itu, fraksi juga menyoroti aspek realisasi belanja dan efektivitas program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta agar di tahun anggaran berikutnya, penyerapan anggaran lebih dioptimalkan dan diarahkan pada program yang pro-rakyat.
Ketua DPRD memastikan bahwa catatan-catatan strategis dari fraksi tersebut akan terus dikawal oleh dewan, dan akan menjadi tolok ukur dalam pembahasan dan pengawasan APBD Perubahan 2025 yang akan segera dilaksanakan.
RI
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!