PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ancaman penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 membuat DPRD meminta pemerintah provinsi lebih berhati-hati dalam menentukan program pembangunan. DPRD menekankan pentingnya memperketat skala prioritas, terutama bila Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat belum juga disalurkan.
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menuturkan bahwa tidak semua program bisa dipenuhi sekaligus. Menurutnya, prioritas harus diberikan pada kebutuhan yang mendesak. “Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah hal yang harus diutamakan,” katanya, Selasa (23/9).
Freddy menyatakan DPRD mendukung penuh langkah Pemprov dalam menagih kekurangan setoran DBH ke pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga agar target APBD tetap terpenuhi dan pembangunan tidak tersendat.
Ia menilai, tahun pertama pemerintahan saat ini adalah periode krusial yang membutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Karena itu, Pemprov Kalteng didorong untuk memaksimalkan potensi penerimaan DBH agar visi misi pembangunan daerah tetap dapat terlaksana.
“Pembangunan harus tetap berjalan meski APBD mengalami penurunan. Kita mendukung penuh Pemprov untuk mengejar kekurangan DBH dari pusat karena peluang itu memang ada,” ujar Freddy menegaskan.
AJ
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!