Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran.

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM– Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di seluruh daerah. Menurutnya, pengawasan yang optimal sangat diperlukan agar program unggulan pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Tomy menekankan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengelola program ini. Meskipun pendanaan Sekolah Rakyat sepenuhnya berasal dari kementerian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pemantauan di lapangan. Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lokasi pembangunan, proses penerimaan siswa, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain pengawasan fisik, Tomy menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat juga harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang sesuai standar, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang memenuhi ketentuan. Di sisi lain, ia mengingatkan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Politikus PAN itu menyebut Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tomy berharap Pemprov Kalteng bersama kabupaten dan kota dapat memperkuat sinergi, sehingga Sekolah Rakyat benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(KY)