PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalteng tengah melakukan pembahasan terkait penyesuaian skema tunjangan legislatif. Pembahasan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi anggaran yang dilakukan untuk memastikan belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan keuangan pemerintah.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Apung, menjelaskan bahwa seluruh komponen anggaran saat ini sedang ditelaah kembali. Ia menegaskan bahwa penyesuaian tunjangan hanya dapat dilakukan apabila kondisi fiskal daerah mengharuskan adanya penyesuaian untuk menjaga keseimbangan APBD.
Pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Leonard menilai juknis tersebut sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil berada pada koridor yang sesuai dengan ketentuan.
Dalam pembahasan APBD, pemerintah dan DPRD sepakat bahwa setiap penyesuaian harus mempertimbangkan dampak terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keputusan tidak boleh terburu-buru dan harus melalui kajian menyeluruh.
Pemprov Kalteng memastikan proses evaluasi dilakukan secara bertahap, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kebijakan anggaran tetap mendukung pembangunan daerah.
ZR
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!