KASONGAN, POTRETKALTENG.COM - Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Katingan, termasuk masalah dana bagi hasil dari sektor kehutanan.
Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, Kabupaten Katingan belum lagi menerima Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Padahal, Katingan merupakan salah satu daerah dengan luas kawasan hutan yang signifikan di Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa ketimpangan pembagian hasil dari pengelolaan hutan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat lokal seharusnya ikut merasakan manfaat ekonomi dari sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Selain membahas DBH-DR, audiensi juga menyinggung pengelolaan karbon yang belum optimal di Kabupaten Katingan. Pemerintah daerah berharap agar kerja sama pusat dan daerah dapat mempercepat realisasi program lingkungan yang berdampak bagi warga.
Bupati menegaskan, Pemkab Katingan berkomitmen memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan hasil hutan, agar tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ZR

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!