MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyambut positif kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan mulai Kamis, 5 November 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai berkurang.
Dukungan itu disampaikan Patih Herman pada Kamis, 5 November 2026, menyusul terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.8.1/5861/DISDIK/2026 tentang Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pasca Berkurangnya Kabut Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Surat edaran tersebut diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026.
Menurutnya, pemberlakuan kembali PTM merupakan langkah positif bagi sektor pendidikan karena memungkinkan peserta didik kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung bersama para guru di sekolah.
Ia menjelaskan, selama pembelajaran jarak jauh diterapkan akibat kabut asap, siswa maupun tenaga pendidik harus menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran yang berbeda. Dengan mulai membaiknya kondisi udara, aktivitas pendidikan diharapkan dapat kembali berjalan seperti biasa.
“Kami menyambut baik kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka. Ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang sebelumnya harus menyesuaikan kegiatan belajar akibat kabut asap,” ujarnya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Patih Herman mengingatkan seluruh pihak sekolah agar tetap memperhatikan perkembangan kualitas udara. Ia menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan harus menjadi prioritas selama kegiatan belajar berlangsung.
Ia juga meminta satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Barito Utara, untuk terus memantau kondisi udara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
Lebih lanjut, ia menilai evaluasi pelaksanaan PTM setiap tiga hari sebagaimana diatur dalam surat edaran gubernur merupakan langkah penting. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran secara langsung.
“Jangan sampai karena aktivitas belajar sudah kembali normal, kemudian kita mengabaikan faktor kesehatan. Sekolah harus tetap memperhatikan kondisi udara, kebersihan lingkungan, dan kesiapan sarana pendukung kesehatan bagi warga sekolah,” tegasnya.
Patih Herman turut mengingatkan bahwa apabila kualitas udara kembali memburuk dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) meningkat hingga kategori Tidak Sehat atau berada di atas angka 200, pihak sekolah harus siap menyesuaikan metode pembelajaran melalui PTM Terbatas maupun PJJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan agar hak peserta didik untuk memperoleh pembelajaran tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan aspek kesehatan.
“Dunia pendidikan harus tetap berjalan, tetapi keselamatan anak-anak dan para guru juga tidak boleh dikompromikan. Kita berharap kondisi kabut asap terus membaik sehingga aktivitas sekolah dapat berlangsung normal dan tidak lagi terganggu karhutla,” pungkasnya. (Lz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!