PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Menyusul dugaan korupsi di sektor pertambangan Kalimantan Tengah, DPRD provinsi menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola tambang yang bersih dan akuntabel. Legislator menyatakan dukungan penuh pada aparat penegak hukum agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas.
Dalam pernyataannya, DPRD menggarisbawahi bahwa kasus pertambangan bukan hanya soal korupsi finansial, tetapi juga tentang bagaimana izin tambang dikeluarkan, dipantau, dan dievaluasi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan reformasi kebijakan agar risiko penyalahgunaan izin dapat ditekan.
Dewan meminta agar instansi terkait seperti dinas ESDM memberikan akses data teknis yang diperlukan penyidik untuk menelisik alur operasi tambang dan penerbitan izin. Keterbukaan data ini akan membantu mengungkap potensi kerugian negara dan kelemahan sistem kontrol administrasi tambang.
Anggota DPRD juga mengingatkan bahwa peran legislatif tidak berhenti di tahap pengawasan hukum saja, tetapi juga harus aktif mendorong peraturan daerah yang lebih kuat. Penegakan hukum harus dilandasi kebijakan jangka panjang agar praktik tambang ilegal dan korupsi tidak berulang.
Sebagai penutup, DPRD menyatakan harapan bahwa proses hukum ini menjadi pelajaran penting. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tata kelola tambang yang diperbaiki, Kalimantan Tengah bisa membangun sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
ZR

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!