DPRD Barut Apresiasi Kaji Tiru Pemkab ke DIY

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM-Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, menyatakan dukungannya terhadap kunjungan kerja sekaligus kegiatan kaji tiru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Barito Utara menilai kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan di DIY, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, daerah yang ingin terus berkembang perlu terbuka terhadap pengalaman serta praktik yang telah diterapkan di daerah lain. Karena itu, DPRD mendukung langkah Pemkab Barito Utara melakukan kaji tiru ke DIY yang memiliki berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengelolaan birokrasi.

Namun, Taufik mengingatkan agar kegiatan kunjungan kerja tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Berbagai hasil yang diperoleh selama kaji tiru diharapkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan Kabupaten Barito Utara.

Ia juga menilai komitmen Bupati Shalahuddin untuk mempelajari berbagai praktik yang telah diterapkan daerah lain merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Taufik menegaskan, hal yang tidak kalah penting setelah pelaksanaan kunjungan adalah tindak lanjut terhadap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Hasil kaji tiru diharapkan dapat diterapkan melalui inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Ia berharap perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut dapat membawa pulang berbagai pengetahuan dan pengalaman baru untuk kemudian diterjemahkan menjadi langkah konkret di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

DPRD Barito Utara, lanjut Taufik, siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. (Rn)