Wacana Pilkada Lewat DPRD Ditolak Keras, HMI Kalteng Sebut Sebuah Pengkhianatan Reformasi

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Tengah menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). HMI menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan mengkhianati cita-cita Reformasi 1998.

Ketua Umum Badko HMI Kalteng, Restu Ronggo Wicaksono, SH, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil koreksi atas praktik politik Orde Baru yang sentralistik dan elitis.

“Reformasi mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan dikembalikan kepada segelintir elite politik di parlemen daerah,” ujar Restu di Palangka Raya, Selasa (30/12/2025). 

Ia menambahkan bahwa mekanisme Pilkada oleh DPRD justru berisiko menimbulkan praktik transaksional dan konflik kepentingan, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum tahun 2005.

Menanggapi argumen efisiensi anggaran yang sering diangkat oleh pendukung wacana, Restu menilai alasan tersebut terlalu simplistik dan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak konstitusional rakyat.

“Pilkada langsung memang memiliki tantangan biaya tinggi. Namun, solusinya adalah perbaikan tata kelola pemilu dan pendanaan politik, bukan menarik kembali hak pilih rakyat. Efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi,” tegasnya.

HMI juga mengingatkan bahwa data KPU menunjukkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung cenderung stabil, yang merupakan indikator penting kesehatan demokrasi lokal.

Badko HMI Kalimantan Tengah menyerukan kepada Pemerintah, DPR RI, dan seluruh elite politik untuk konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan rakyat. Organisasi mahasiswa ini juga menyatakan kesiapan untuk terus bersikap kritis dan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil guna mengawal marwah Reformasi.

“Jika demokrasi terus dikerdilkan atas nama stabilitas dan efisiensi, maka yang sedang kita bangun adalah negara yang mundur secara peradaban politik,” pungkas Restu.

RT