Pasca Harga BBM Naik, Warga Kalteng Keluhkan Biaya Hidup yang Kian Mencekik

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) mulai memicu dampak berantai bagi perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah. Pantauan di lapangan menunjukkan kenaikan biaya operasional transportasi yang berimbas pada melonjaknya harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.

Di Pasar Kahayan, Palangka Raya, para pedagang mulai mengeluhkan naiknya biaya distribusi. Kenaikan harga BBM dinilai menjadi faktor utama meningkatnya ongkos kirim dari distributor ke pedagang eceran.

"Kalau BBM naik, ongkos kirim barang otomatis ikut naik. Akhirnya harga jual ke konsumen harus kami sesuaikan. Kondisi ini berat bagi masyarakat kecil," ujar salah satu pedagang di Pasar Kahayan, Senin (20/4/2024).

Dampak pada Pengeluaran Rumah Tangga

Tekanan ekonomi ini dirasakan langsung oleh warga. Siti Rahma (38), seorang ibu rumah tangga di Palangka Raya, mengaku harus memutar otak untuk mengatur pengeluaran harian. Ia menyebutkan harga sayur, beras, hingga ikan mulai mengalami kenaikan tipis namun konsisten.

“Uang belanja yang biasanya cukup untuk seminggu, sekarang harus diperketat. Kami mulai mengurangi belanja yang tidak mendesak karena ongkos antar anak sekolah juga ikut bertambah,” tutur Siti.

Sektor Transportasi dan Logistik Terdampak

Selain kebutuhan pokok, sektor jasa angkutan barang dan transportasi online juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Para sopir logistik menyatakan bahwa biaya operasional harian membengkak, terutama untuk rute antarwilayah di Kalteng.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan inflasi. Menurutnya, stabilitas harga komoditas penting seperti beras, gula, dan minyak goreng harus dijaga agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat.

Langkah Antisipasi Pemerintah

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, melalui keterangannya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying). Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan memantau stok pangan di pasar guna mengendalikan inflasi daerah.

Pihak Pertamina Patra Niaga sendiri menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan tetap mengacu pada regulasi pemerintah.

RT