PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mengkaji rencana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan efisiensi anggaran.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan saat ini Pemprov Kalteng memiliki sekitar 32 OPD. Menurutnya, jumlah tersebut masih dapat disederhanakan agar struktur organisasi menjadi lebih ramping dan anggaran dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ini punya sekitar 32 OPD, seharusnya ideal paling-paling sekitar 21 OPD pun bisa seharusnya, sehingga anggarannya itu bisa berkurang, bisa dibangun untuk lainnya,” kata Agustiar di Palangka Raya, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana penggabungan OPD harus melalui kajian dan perhitungan yang matang agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Tentunya banyak pertimbangan ya, tapi itu pasti kami lakukan,” ujarnya.
Menurut Agustiar, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Kalteng dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi semangat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, efisiensi bukan berarti mengurangi semangat membangun,” tegasnya.
Gubernur menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini justru mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga hasilnya lebih terukur dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemprov Kalteng telah melakukan berbagai penghematan pada belanja yang dinilai kurang esensial, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat di hotel.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar hadir di tengah harapan rakyat secara terukur, dari pedalaman hingga perkotaan,” katanya.
Agustiar juga mengungkapkan bahwa kondisi global serta kebijakan efisiensi berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 yang berada pada kisaran Rp5,4 triliun.
Meskipun demikian, ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini tapi pelayanan masyarakat adalah prioritas kami,” tegasnya. (Yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!