*MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM-* Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi KIR, H. Tajeri, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara pada Selasa (14/7/2026). Dalam kesempatan itu, Fraksi KIR menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fraksi KIR, capaian WTP menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.
Selain capaian tersebut, Fraksi KIR juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp3,648 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Meski demikian, Fraksi KIR meminta agar realisasi belanja daerah terus dioptimalkan sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Fraksi KIR juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,011 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Fraksi KIR selanjutnya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Fraksi tersebut juga meminta agar seluruh saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah segera ditindaklanjuti secara baik dan benar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!