Dukung Transformasi Digital, Pemkab Murung Raya Dorong Pelayanan Publik Semakin Transparan

PURUK CAHU, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut terlihat dari keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya dalam Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan PTUN Palangka Raya, Rabu (5/8/2026).

Forum yang digelar di Ruang Sidang Utama PTUN Palangka Raya sekaligus menjadi momentum peluncuran aplikasi SIMANTUEL dan SIPAKU sebagai inovasi pelayanan berbasis digital.

SIMANTUEL merupakan Sistem Informasi Manajemen Tamu Elektronik, sedangkan SIPAKU merupakan Sistem Informasi Penelusuran Pelayanan Eksternal. Kedua inovasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan yang lebih efisien, transparan dan mudah dipantau.

Kantah Murung Raya hadir melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Harini Sri Rahayu, S.Tr. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan pelayanan publik yang mengedepankan teknologi serta keterbukaan informasi.

Bagi Pemkab Murung Raya, koordinasi dengan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara responsif dan akuntabel. Terlebih, bidang pertanahan dan tata usaha negara membutuhkan komunikasi yang baik agar berbagai persoalan dapat ditangani secara tepat.

Forum komunikasi publik juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antarlembaga sekaligus bertukar informasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan. Dengan koordinasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat serta memiliki kepastian dalam memperoleh informasi dan layanan hukum.

Pemkab Murung Raya melalui perangkat daerah dan instansi terkait akan terus mendukung inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang semakin modern, terbuka dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (LZ)