KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM –
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta
pemerintah daerah agar melakukan pemantauan ketat terhadap realisasi belanja
dalam perubahan APBD 2025. Langkah ini penting untuk menjaga likuiditas
keuangan dan efektivitas pelaksanaan program.
Juru Bicara Banggar DPRD Gumas,
Charles Frengki, menyampaikan bahwa prioritas utama anggaran perubahan harus
diarahkan pada penyelesaian program wajib, seperti pembayaran gaji dan
tunjangan ASN, serta pemeliharaan infrastruktur dasar. “Belanja publik harus
selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dokumen perencanaan daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya
antisipasi terhadap keterlambatan transfer dana pemerintah pusat, mengingat
ketergantungan daerah terhadap sumber dana tersebut masih tinggi. “Skema jangka
pendek harus disiapkan agar program tidak terhambat,” tambahnya.
Banggar juga menyarankan agar
Pemkab mengambil langkah konkret dalam meningkatkan PAD, termasuk melalui
evaluasi potensi pajak baru dan optimalisasi aset daerah. Dengan demikian, APBD
2025 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Red
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!