MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, mengatakan arah kebijakan nasional perlu menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Muara Teweh, Jumat (14/8/2026).
Menurut Mery, pidato kenegaraan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati berbagai capaian pembangunan sekaligus melihat tantangan yang perlu dihadapi pada masa mendatang. Arah pembangunan yang disampaikan pemerintah pusat diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Ia menilai pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
“Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di daerah diharapkan dapat mengambil semangat dan arah kebijakan nasional untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah,” kata Mery.
DPRD Barito Utara juga menilai koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program pembangunan agar seluruh tahapan berjalan searah dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, kebijakan pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Kabupaten Barito Utara dengan karakteristik wilayah dan sumber daya yang beragam membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi daerah.
Mery menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan daerah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh pihak, baik pemerintah, DPRD, dunia usaha maupun masyarakat.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan turut menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan. Setiap unsur di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai peran dan bidang masing-masing.
Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, DPRD Barito Utara berharap pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Sinergi tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. (Ry)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!