DPRD Barut Minta Pengawasan Distribusi BBM di SPBU Diperketat

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurut Tajeri, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya berdasarkan laporan yang diterima pemerintah. Pemeriksaan langsung ke lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi stok, mekanisme penyaluran, serta pola pembelian BBM di masing-masing SPBU.

Ia menilai pengawasan secara rutin penting dilakukan agar BBM yang tersedia dapat diterima masyarakat secara adil. Hal itu menyusul adanya keluhan mengenai stok BBM di SPBU yang cepat habis, sementara BBM masih ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera turun tangan langsung ke SPBU-SPBU untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban akibat rantai distribusi yang tidak beres,” tegas Tajeri.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti dugaan aktivitas oknum pelangsir yang membeli BBM dalam jumlah berlebihan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempercepat habisnya stok sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari kesulitan memperoleh bahan bakar dengan harga resmi.

Karena itu, Tajeri meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pola penyaluran BBM di SPBU. Jika ditemukan pelanggaran atau praktik yang merugikan masyarakat, ia mendorong agar tindakan dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan terpadu dengan melibatkan instansi terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui persoalan distribusi secara menyeluruh sekaligus mencegah adanya pihak yang memanfaatkan kondisi kelangkaan untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan kembali BBM dengan harga tinggi.

Tajeri berharap pengawasan yang lebih intensif dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh BBM, khususnya untuk menunjang kebutuhan transportasi, perdagangan, usaha, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

“Pengawasan secara masif dan berkala oleh instansi teknis harus segera direalisasikan agar keadilan distribusi energi bagi masyarakat kecil di Barito Utara benar-benar terjamin,” ujarnya.

DPRD Barito Utara selanjutnya mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga ketersediaan pasokan BBM. Dengan pengawasan yang konsisten, distribusi diharapkan berlangsung lebih tertib dan masyarakat tidak terus bergantung pada BBM eceran yang dijual dengan harga lebih tinggi. (Ry)