DPRD Barut Desak Pengawasan Penyaluran BBM Diperkuat

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Kesulitan masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

DPRD Barito Utara mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM. Langkah tersebut diperlukan agar pasokan yang masuk ke wilayah Barito Utara dapat disalurkan sesuai peruntukan dan diterima masyarakat secara merata.

Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan proses penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dinilai tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi perlu disertai pemeriksaan langsung di lapangan.

Menurut Tajeri, masyarakat seharusnya dapat memperoleh BBM melalui SPBU resmi dengan harga sesuai ketentuan. Terlebih, adanya BBM yang masih ditemukan di tingkat pengecer dengan harga lebih tinggi perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme distribusi yang berlangsung.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus turun langsung melakukan pengawasan. Kita ingin memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan masyarakat mendapatkan haknya secara adil,” ujar Tajeri.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara berkala dengan melihat kondisi stok, pola pembelian, serta kemungkinan adanya transaksi dalam jumlah tidak wajar yang dapat menyebabkan pasokan di SPBU lebih cepat habis.

Tajeri juga menyoroti dugaan aktivitas oknum pelangsir yang melakukan pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali. Apabila praktik tersebut ditemukan, menurutnya, kondisi itu dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat yang membutuhkan untuk transportasi maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.

Karena itu, DPRD mendorong pengawasan transaksi BBM di SPBU diperketat. Mekanisme pengawasan diharapkan mampu mencegah pembelian berulang serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Selain pengawasan di tingkat SPBU, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran pasokan BBM. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kendala dalam rantai distribusi dapat segera diketahui dan ditangani.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dengan harga resmi, sementara di luar SPBU barangnya tersedia dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

DPRD Barito Utara berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Distribusi yang tertib dan tepat sasaran diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh BBM tanpa harus bergantung pada penjualan eceran dengan harga tinggi.

Pengawasan yang konsisten juga dinilai penting untuk menjaga ketertiban penyaluran energi serta mencegah pihak tertentu mengambil keuntungan dari kondisi kelangkaan BBM.

DPRD menegaskan akan terus mendorong pemerintah daerah agar persoalan ketersediaan dan distribusi BBM mendapat perhatian serius. Hal tersebut mengingat BBM menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Barito Utara. (Ry)