KATINGAN, POTRETKALTENG.COM– Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan. Pertemuan ini menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem informasi hukum yang terintegrasi.
Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, menyebutkan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan program JDIH. Ia memuji peran aktif Wakil Bupati Katingan, Firdaus, yang memberikan dukungan langsung terhadap penguatan JDIH daerah.
BPHN juga mengingatkan pentingnya penerapan standar nasional dalam penyusunan abstrak, pengelolaan dokumen hukum, serta pelaporan evalu asi tahunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pengelolaan informasi hukum yang akuntabel dan terbuka bagi publik.
Dalam diskusi bersama Pemkab Katingan, turut dibahas strategi pengembangan situs web JDIH, optimalisasi konten sosialisasi hukum, serta peningkatan kapasitas pengelola. BPHN mendorong daerah agar terus berinovasi dengan menambah konten edukatif yang relevan bagi masyarakat.
Melalui pembinaan yang berkelanjutan, BPHN berharap seluruh JDIH di Indonesia mampu memberikan layanan dokumentasi hukum yang modern, efisien, dan mendukung terciptanya budaya hukum di tengah masyarakat.
ZR
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!