PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalteng di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalteng, Senin (10/8/2026).
Mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden hadir dalam rapat tersebut didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Suyuti Syamsul serta Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri.
Rapat Banggar DPRD bersama TAPD serta perangkat daerah dan mitra kerja ini menjadi forum strategis untuk membahas, mencermati, dan menyelaraskan berbagai program serta kebijakan anggaran daerah.
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan, pembahasan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin memastikan setiap anggaran yang direncanakan benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah. Karena itu, seluruh program harus disusun secara efektif, efisien, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Linae menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan komunikasi antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD menjadi sangat penting. Kita bersama-sama mencermati program dan kebutuhan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Kalimantan Tengah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah diberikan kesempatan menyampaikan rencana program, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan sesuai prioritas pembangunan daerah.
Banggar DPRD bersama TAPD kemudian melakukan pembahasan secara mendalam untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Harapannya, hasil pembahasan ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Anggaran yang disepakati harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Kalteng yang berkelanjutan,” pungkas Linae.(yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!