PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Ansyari, menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi terkait isu kelangkaan LPG 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).
Ansyari menegaskan, setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah harus didasarkan pada kajian yang matang agar tidak berdampak terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi.
"Perlu ada pengkajian terhadap setiap kebijakan yang diambil. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Masyarakat yang tergolong mampu seharusnya menggunakan LPG non-subsidi, sehingga LPG 3 kilogram benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah jangan terburu-buru mengeluarkan kebijakan baru sebelum dilakukan kajian yang matang, sosialisasi yang memadai, serta memastikan kesiapan distribusi di lapangan," tegasnya.
Menurut Ansyari, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait penggunaan LPG non-subsidi. Ia menilai pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli LPG non-subsidi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi persoalan tersebut. Koordinasi juga akan dilakukan bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pertamina guna mengevaluasi sistem distribusi serta mencari solusi atas persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram.
Ia berharap hasil koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG bersubsidi, sehingga pasokan kembali normal, tepat sasaran, dan masyarakat yang berhak tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!